Contoh Kalimat Menggunakan Kata "kebijakan"

Bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan kata "kebijakan" dalam bahasa Indonesia? Dengan melihat dan mempelajari contoh-contoh kalimat dari kata "kebijakan", kita akan terbantu untuk memahami arti dan pengertian dari kata tersebut. Perlu juga kalian pahami bahwa arti dan makna kata tersebut bisa berbeda untuk kalimat-kalimat yang tidak sama.

Untuk lebih jelasnya, contoh kalimat yang menggunakan kata "kebijakan" dapat dilihat pada beberapa kalimat yang dikumpulkan dari berbagai sumber di internet seperti berikut ini.

Contoh-contoh Kalimat yang Menggunakan Kata "kebijakan"

1. Arah kebijakan pengalokasian dana alokasi khusus.
2. Arah kebijakan pengalokasian dana otonomi khusus.
3. Kegiatan strategis ini sejalan dengan kebijakan pemerintah.
4. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur tentang pangan.
5. Arah kebijakan pengalokasian dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
6. Seringkali perusahaan tidak memiliki dokumen kebijakan dan prosedur.
7. Karena itu, pemilik situs harus memiliki kebijakan mengenai hal ini.
8. Tahap paling akhir dalam proses kebijakan adalah penilaian kebijakan.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
10. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
11. "Artinya, kebijakan pemberian R&D memang tidak berlaku untuk rival politik."
12. Toko ini tidak punya kebijakan pengembalian uang. Tapi, kita dapat menukarkannya.
13. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.
14. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan.
15. Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramalan.
16. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
17. Pertama, meningkatnya kemampuan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
18. Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan.
19. Paling tidak, kebijakan reformasi tidak boleh menambah defisit anggaran belanja negara.
20. Langkah kedua dalam proses kebijakan setelah agenda setting adalah formulasi kebijakan.
21. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
22. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya.
23. Politik Pangan di Maluku studi kasus kebijakan tentang ketahanan pangan lokal di Maluku.
24. Pemerintahan SBY dinilai tidak punya konsep dan kepemimpinan dalam kebijakan perekonomian.
25. Pada masa orde baru pemerintah menganut paradigma kebijakan pangan yakni ketahanan pangan.
26. Tetapi, mereka yang ingin jadi “pahlawan pembela petani”, protes kebijakan impor beras.
27. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
28. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
29. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan Habibie yang disinyalir “mempermalukan” Pak Harto.
30. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).
31. Sehingga kebijakan luar negeri AS seharusnya dilakukan berdasarkan pertemanan bukan sendirian.
32. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
33. Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:
34. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.
35. Arah kebijakan dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat adalah:
36. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN.
37. Menurut James Anderson, 12 masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :
38. Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat.
39. Dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan lokal BKP mengalami hambatan yang akan diuraikan lebih lanjut
40. Sementara itu kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi dorongan kepada perekonomian sejak awal tahun 2006.
41. Kubu partai demokrat penentang habis kebijakan luar negeri AS di Irak memenangkan kursi terbanyak di congress.
42. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.
43. Lalu, pemerintah mengakui, implementasi kebijakan ekonomi selama tahun 2000 masih lemah, kata Menko Rizal Ramli.
44. TETAPI, dalam ilmu wakil rakyat, kebijakan "travel and cheque" rupanya sudah makin nyata dan mantap dilaksanakan.
45. “Kita harus mulai melakukan diversifikasi energi… Itu perlu kebijakan baru, langkah baru,” kata Presiden SBY.
46. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangankekurangan yang sangat berarti.
47. Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya menusia Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit..
48. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran mengenai konsekuansi di masa mendatang dari diterapkannya kebijakan tersebut.
49. Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto kebijakan pertanian merupakan kebijakan pokok setelah upaya pemulihan ekonomi.
50. Menurut Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn, terdapat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:
51. "Sikap RI itu sama saja dengan meminta agar Amerika dan PBB segera melaksanakan kebijakan 'Irakisasi' terhadap Afghanistan."
52. b. Menunjukan secara ilmiah implementasi kebijakan politik pangan di Provinsi Maluku demi terciptanya ketahanan pangan lokal.
53. Dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.
54. Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam konteks Negara.
55. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.
56. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya.
57. Oleh karena pentingnya pangan, dan agar terciptanya keterediaan pangan maka harus dibuat kebijakan yang mengatur tentang pangan.
58. Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:
59. Namun apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerah dengan menggali potensi sumberdaya lokal menjadi kebijakan daerah tersebut.
60. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkhisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil.
61. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.
62. Pertama, clear and consistent policy goals, tujuan-tujuan kebijakan pokok yang dirumuskan dengan jelas dan dipertahankan sejak awal.
63. Karena itu , salah apabila ada pendapat ataupun kebijakan yang menyamakan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam pengembangan karier.
64. Soeharto membuka investasi asing untuk meningkatkan produksi padi, memperkuat kebijakan pertanian dengan membuat kebijakan harga gabah.
65. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian.
66. Pada akhir Agustus 2005 ditempuh kebijakan moneter yang ketat untuk meredam laju inflasi akibat disesuaikannya harga BBM di dalam negeri.
67. Dalam semester I/2006, kebijakan moneter diarahkan tetap ketat untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
68. 2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya non manusia (finansial).
69. Perda ini dibuat sebagai landasan hukum BKP dalam membuat serta melaksanakan kebijakan teknis membantu Gubernur dalam hal pemenuhan pangan.
70. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan publik serta penyelesaian permasalahan sosial politik.
71. Gaya penulisan mereka memang berbeda, tetapi mereka tetap mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam program Trijaya News Round Up.
72. Ini berarti hambatan karier yang hanya dapat diatasi bila pihak organisasi atau pimpinan mempunyai wawasan dan kebijakan yang sensitif gender.
73. Metode ini dapat membantu kita untuk memisahkan mana kebijakan yang bersifat personal dan mana yang bersifat kepentingan bagi negara dan bangsa.
74. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
75. Menjadikan BPKP sebagai Analis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya sebagai bahan analisis kebijakan publik.
76. Selain itu, pemberitaan media dapat menjadi suatu tekanan publik (public pressure) kepada pengambil kebijakan agar mau merubah arah kebijakannya.
77. Harus diakui bahwa Obama Care/ The Health Care for America adalah kebijakan Obama yang menjadi bulan-bulanan Partai Republik dan para pendukungnya.
78. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.
79. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tapi kekurangan sumber daya maka implementasi tidak dapat berjalan efektif.
80. “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang atau bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif.
81. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor Pusat juga mengalami perubahan.
82. Peraturan daerah tentang Badan Ketahanan Pangan adalah sebuah kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan di Maluku.
83. Perlambatan ini antara lain didorong oleh pengurangan stimulus fiskal setelah siklus pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat berakhir pada tahun 2006.
84. Namun,karena harga kopi robusta lebih rendah bila dibandingkan dengan kopi arabika, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan produksi kopi arabika.
85. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, prospek ekonomi tahun 2007 adalah sebagai berikut.
86. Berbagai program seperti raskin (beras miskin), bantuan langsung tunai (BLT), dan kebijakan populer lainnya seakan menggelontor menjelang pemilihan presiden.
87. Pengelolaan udara telah ditegaskan sebagai kebijakan dan program utama Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional Tahun 1994/1995-2019/2020
88. Dalam rangka menahan melemahnya rupiah, ditempuh kebijakan moneter 30 Agustus 2005 dengan suku bunga SBI 1 bulan dinaikkan sebesar 75 bps menjadi 9,5 persen.
89. Proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda (agenda setting ) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
90. “Pidato itu merupakan penegasan kembali kebijakan pemerintahnya, yang ditujukan untuk mengubah rakyat Palestina menjadi alat untuk melindungi pendudukan.”
91. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.
92. c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
93. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi implementasi dan dampak.
94. Seiring dengan otonomi daerah, maka setiap level daerah dapat menyusun strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang paling sesuai dengan karakter wilayah dan ekologinya.
95. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.
96. Usulan kebijakan dari BKP tentang pelestrian sagu pun akhirnya disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian sagu.
97. Kebijakan kepegawaian yang tidak sensitif gender lahir dari ketidaktahuan pengambil kebijakan (yang kebanyakan laki-laki) akan beratnya beban peran yang diemban perempuan.
98. Untuk tahun 2007, kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan:
99. Apakah Miranda Gultom dapat mengeluarkan suatu kebijakan Bank Indonesia yang dapat menguntungkan Nunun Nurbaeti dan para pengusaha yang diduga ikut mendanai suap menyuap itu?
100. Di Indonesia upaya untuk memberantas korupsi bukanlah merupakan suatu program yang baru dimulai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kebijakan pemberantasan korupsinya.
101. Kebijakan tentang pangan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat, namun lebih kepada inisiatif daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konteks kebutuhan daerahnya.
102. “kontroversi hubungan antara AS dan Indonesia merupakan hasil kebijakan luar negeri yang berdasarkan atas persamaan kepentingan dalam hal pendidikan dan anti korupsi misalnya.
103. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.
104. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang akan diraih.
105. BKP sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan teknis pangan pun mengusulkan agar dibuat Peraturan Daerah pelestarian kawasan sagu, ini pun didukung oleh anggota legislative Maluku.
106. Kebijakan pertanian yang berorientasi pada kebijakan pertanian padi pola jawa dinilai sangat merugikan karena dinilai mematikan diversifikasi pangan yang sangat dirasakan akibatnya.
107. Anderson memberikan defenisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah:
108. T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.9
109. Sebuah dokumen rapat dari Dewan Penasehat Pemerintah untuk Pemerintah Militer Jepang di Hindia Belanda tertanggal 8 Januari 1945 “Sidang Kabinet Pertama” membahas kebijakan beras.
110. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.
111. Apalagi, seperti yang dengan sengit dikemukakan oleh koran Republika, hadiah itu diberikan dalam kerangka -sebagaimana dinyatakan juru bicara Gedung Putih- kebijakan "carrot and stick".
112. Dari definisi diatas implementasi dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kebijakan.
113. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
114. Di masa Orde baru, pemerintah mewujudkan paradigma ini lewat kebijakan penyeragaman sistem pertanian dan pangan secara nasional.  Kebijakan penyeragaman pangan menimbulkan berbagai bias. 
115. 4. Disposisi Implementator, yakni karakteristik yang dimiliki implementator, mencakup respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
116. Stabilitas neraca pembayaran yang terjaga, ketersediaan cadangan devisa yang memadai, serta efektivitas kebijakan moneter yang makin baik akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.
117. Dengan adanya perda tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan hukum bagi Pemerintah Maluku (BKP) dalam mengambil setiap kebijakan dalam kaitannya dengan pengembangan pelestarian pangan lokal.
118. Dalam rangka mendorong perekonomian yang melambat pada tahun 2005, kebijakan fiskal pada tahun 2006 diarahkan untuk memberi stimulus terhadap perekonomian dengan tetap menjaga defisit anggaran.
119. 4. Keamanan dalam operasi: termasuk kebijakan (policy) dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan (post attack recovery).
120. Selanjutnya, diharapkan paparan artikel ini dapat dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan minat baca oleh pihak-pihak yang berkepentingan di daerah, terutama sekolah dan pemerintah.
121. Dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat, perekonomian dalam tahun 2006 diperkirakan mencapai 6 persen.
122. 1. Meningkatnya kapasitas pranata dan organisasi masyarakat sipil, kualitas penegakan hukum, serta menguatnya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur kehidupan sosial politik dan kebangsaan.
123. Competitive private sector dapat terwujud bila didukung dengan adanya reformasi kebijakan ekonomi, restrukturisasi monopoli yang kompetitif, dan kemudahan dalam peraturan (pengajuan izin dan sebagainya)
124. Keputusan yang dilakukan controller adalah mengenai implementasi kebijakan yang ditetapkan manajer, Controller juga mempunyai peran penting dalam menetapkan program yang akan dijalankan beserta anggaran.
125. Pemerintah Daerah Maluku membentuk Badan Ketahanan Pangan yang berguna untuk membuat serta menjalankan kebijakan pangan di Maluku, BKP bekerja sama dengan Bulog dalam menyediakan bahan pangan masyarakat.
126. Dan sekian banyak kebijakan berlawanan dengan pemerintah Soeharto dibidang pers, politik, hukum hingga pembebasan tanpa syarat tahanan politik Soeharto seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mukhtar Pakpahan.
127. Lokasi penelitian di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang bertempat di Kota Ambon dan merupakan merupakan lembaga yang membantu Gubernur dalam penggagas perumusan kebijakan teknis pangan di Maluku.
128. 1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
129. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2007.
130. “karena adanya kebijakan Mentri pertanian untuk penurunan konsumsi beras 1,5 per tahun dan kemudian peraturan presiden No 22 tahun 2009 tentang penganekaraman pangan, maka BKP pun mengemban tugas itu.”
131. d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidakmelaksanakan suatu kebijakan.
132. 1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat direalisir, komunikasi sangatlah diperlukan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukannya.
133. Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.
134. Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut, alokasi pendanaan pembangunan pada KL diutamakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional seperti diuraikan pada Bab II, dengan penekanan pada:
135. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).
136. Karena itu, jika kesadaran tentang ketahanan pangan telah menjiwai kebijakan pemerintah, maka akan terlihat dari kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, lingkungan, maupun sosial dan budaya masyarakat tersebut.
137. Yang dimaksud dengan ”evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.
138. Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan ekspor non-migas termasuk dengan meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
139. Sebenarnya masyarakat lokal yang lebih tahu dan lebih mampu memecahkan persoalan pangan mereka. Dalam membuat kebijakan pangan, pemerintah harus mengikutsertakan berbagai unsur masyarakat lokal secara representatif.
140. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat.
141. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan.
142. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.
143. Secara kelembagaan BKP yang dulunya hanya menjadi divisi pada Dinas Pertanian sekarang terpisah dan diberikan kemandirian menjadi lembaga yang membantu Gubernur membuat dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan pangan.
144. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
145. “Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan,30 Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.”
146. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
147. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
148. Pemecatan Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari jabatan Kostrad karena  memobilisasi pasukan kostrad menuju Jakarta (Istana dan Kuningan) tanpa koordinasi atasan merupakan salah satu kebijakan yang ‘menyakitkan’ pak Harto.
149. Jaminan atas hak setiap komunitas masyarakat di tingkat lokal untuk menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing komunitas. 
150. Harus kita cermati bahwa kebijakan di bidang kesehatan diserahkan kepada swasta dengan catatan bahwa mayoritas rakyatnya dianggap sudah mampu dan sadar untuk memiliki ataupun membeli asuransi bagi kepentingan masa depan mereka.
151. Alhamdulillah.Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan rahmatNya, skripsi yang berjudul “Politik Pangan di Maluku studi tentang kebijakan ketahanan pangan lokal di Maluku” dapat terselesaikan.
152. Secara umum, PNPM Mandiri merupakan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan sejak 2007 untuk mencapai target tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals) pada 2015.
153. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya.
154. Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.7 Sedangkan menurut Mazmadian:
155. 1. BKP sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pangan di Maluku harus lebih mensosialisasikan konsumsi pangan lokal bukan saja bagi masyarakat miskin, tapi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.
156. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
157. "Pemprov harus mengambil kebijakan melestarikan makanan pokok dan khas orang Maluku ini sebagai salah satu stok pangan pengganti beras, agar pohon sagu terlindungi dan tidak punah tergilas roda pembangunan yang semakin pesat di daerah ini,"
158. Intinya, kebijakan pemerintah untuk mengentas kemiskinan tidak dilakukan secara mendasar -misalnya, menciptakan UU yang prowarga miskin seperti UU Kesehatan ala Obama-, melainkan hanya tambal sulam, apalagi hanya dilakukan menjelang pemilu.
159. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
160. Dalam tahun 2007, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi.
161. Pemeriksaan Tommy Soeharto sebagai tersangka korupsi turut membuat Pak Harto ‘gerah’ dengan kebijakan pemerintahan BJ Habibe, terlebih dalam beberapa kali kesempatan di media massa,  BJ Habibie  memberi lampu hijau untuk memeriksa Pak Harto.
162. LPP TVRI sebagai TV publik menetapkan kebijakan umum dengan Visinya sebagai berikut ”Terwujudnya LPP TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan Nasional” dan Misinya :
163. Beberapa tindakan sudah merupakan kebiasaan dan dilakukan secara otomatis karena sudah menunjukkan cara yang dilakukan dilingkungan tersebut.Kultur organisasi juga dipewngaruhi kebijakan dan sifat dari pimpinan, dan juga anggota organisasi lainnya.
164. Berdasarkan data yang dipaparkan maka teori kebijakan sangat relevan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah No 04 tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku terhadap ketahanan pangan lokal.
165. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
166. Program Pangkin yang dirumuskan sebagai suatu kebijakan pangan berbasis lokal dengan tujuan mengurangi ketergantungan Maluku terhadap beras, akan efektif jika pemerintah daerah juga memperhatikan dan melestarikan potensi lokal tersebut dalam hal ini sagu.
167. Menurut Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn, terdapat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antar organisasi, Disposisi Implementator, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi.
168. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.
169. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.
170. Jadi, kepentingan Israel terutama akan dilindungi oleh AS. Kedua, Amerika termasuk salah satu negara inti dalam PBB, jadi segala kebijakan yang disinyalir menguntungkan Palestina pasti akan ditolak dan Amerika mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan itu.
171. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
172. Pemerintah daerah membentuk Badan Ketahanan Pangan sebagai badan pembantu Gubernur dalam membuat dan melaksanakan kebijakan teknis tentang ketahanan pangan dan kemudian di buatkan peraturan daerah No. 04 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja badan ketahanan pangan Maluku.
173. Selama beberapa tahun terakhir, melalui berbagai program dan kebijakan politik serta kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan mediasi, secara bertahap pemerintah telah mampu melakukan pengendalian, pencegahan dan penyelesaian berbagai kasus konflik di banyak tempat di tanah air.
174. Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
175. Tindak korupsi yang sudah sistematik ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak operasionalisasi negara dan memainkan peran penting akan penguasaan segelintir elit atas negara di mana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit tertentu.
176. Berbagai situs internet pendukung Obama berusaha menjelaskan tentang ObamaCare sebagai sebuah kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sejak sebelum kepemimpinan Obama, yaitu Patient Protection and the Affordable Care Act dalam upaya untuk mereformasi industri pelayanan kesehatan.
177. BKP Provinsi Maluku baru dua tahun terbentuk, dan untuk mengembalikan pola konsumsi masyarakat yang selama 32 tahun mengandalkan konsumsi pangan beras ke pangan lokal harus membutuhkan partisipasi dari setiap masyarakat Maluku untuk mendukung kebijakan dalam hal kemandirian pangan.
178. Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
179. “Jadi, jika sudah ada kepastian hukum, mereka baru akan mengembalikan uang jarahannya, lalu dapat surat keterangan lunas, dan minta dibebaskan dari segala tuntutan hukum melalui kebijakan release & discharge seperti yang diberikan pemerintahan terdahulu?” kata Joko Parepare (JP).
180. Ketiga, upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2006 ditingkatkan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
181. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka.
182. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdapat terdapat empat rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation).
183. Konsepsi tentang kesejahteraan akan menjadi bermakna dan memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih publik, manakala partai politik memiliki konsepsi tentang kesejahteraan secara spesifik, unik dan bagaimana strategi dan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diimplementasikan.
184. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian hasil akhir, jika hasilnya baik maka tujuan yang diinginkan terlaksana, namun jika hasilnya negatif maka tidak sesuai dengan diharapkan, ini diakibatkan oleh faktor kendala yang dialami pada saat proses kebijakan berjalan.
185. Bagaimana dengan bahasa dan sastra? Apakah yang terjadi dengan bahasa dan sastra Indonesia di dalam proses globalisasi? Apakah yang harus dilakukan dan kebijakan yang bagaiman yang harus diambil dalam hubungan sastra Indonesia dalam menghadapi proses globalisasi atau di dalam era pasar bebas?
186. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
187. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi .
188. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi membentuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang berfungsi sebagai badan pembantu Gubernur dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan teknis tentang ketahanan pangan yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Maluku No 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku .
189. Menurut Johan K. Bluntschi, politik adalah suatu hal yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dan memahami kondisi suatu Negara yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.3 Namun salah satu konsep politik yang dikemukan Miriam Budiarjo adalah kebijakan (Policy).4 Kebijakan diartikan sebagai aturan yang lahir dari proses politik.
190. Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
191. Berdasarkan teori implementasi faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
192. Kekeliruan kebijakan pembangunan pertanian dan kebijakan pangan pada satu komoditas pangan membuahkan ketidak-berdaulatan rakyat atas pangan sehingga makin lemahnya akses masyarakat lokal terhadap pangan atau sumber-sumber produktif untuk menghasilkan pangan.  Hal ini tercermin dari hilangnya kemampuan masyarakat dalam kemandirian untuk memproduksi pangan serta mengkomsums pangan lokal yang dimilikinya.
193. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.
194. pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam konteks Negara.
195. Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “ Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutif oleh Wahab11, yaitu:
196. Apabila pada tahun 2005 dan 2006 orientasi kebijakan penyelesaian konflik adalah mengatasi dampak-dampak kekerasan fisik dan trauma psikologis pasca konflik baik pada manusia maupun pada sarana dan prasarana publik, maka tahun 2007 dan seterusnya fokus politik penyelesaian konflik adalah membangun konsensus dan kepercayaan melalui mekanisme kelembagaan jaringan sosial politik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik melalui upaya-upaya politik, dialog dan perdamaian.
197. 1. Unsur pelaksana, Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan sebagai berikut: ”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.10
198. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Bagaimana teman-teman? jika kalian punya kalimat lain, silahkan tambahkan di kotak komentar.